E-Government

Catatan ini merupakan hasil ringkasan dari dalam buku “Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital”, karangan Richardus Eko Indrajit, terbitan Penerbit ANDI Yogyakarta tahun 2002.

E-Government merupakan sebuah konsep untuk menjembatani permasalahan antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain. E-government sangat beragam dalam setiap implementasinya di institusi Internasional, baik itu dalam institusi Pemerintah maupun non-Pemerintah. E- government sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario dan implementasi atau penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam.

Prinsip E-Government berawal dari kekhawatiran Bank Dunia sebagai lembaga dunia dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan globalisasi seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Berdasarkan hal tersebut , Bank Dunia mendefinisikan e-Government sebagai berikut :

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government”. (World Bank dalam Buku Indrajit, 2002 : 2).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Bank Dunia adalah E-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemrintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Selain Defenisi di atas lembaga-lembaga non-pemerintah lain juga punya defenisi lain tentang E-Government. E-government berdasarkan UNDP merupakan aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan.

Egovernment is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion Technology) oleh pihak pemerintahan.

Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:

E-government is a global reform movement to promote Internet use by government agencies and everyone who deals with them.

E-Government adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak pemerintah dan pihak yang terkait dengan nya.

Direktur Institute for Electronic Government (IBM Corporation) bersama Kennedy School of Government, Harvard University, memberikan sebuah definisi yang menarik yaitu :

“E-Government is nothing short of fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era” (Janet Caldow dalam Indrajit, 200: 3).

E-Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan kepemerintahan dan hal itu kita tidak dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi.

Berdasarkan Kennedy School of Government, Harvard University e-Government adalah tidak lain dari pada perubahan penting pemerintahan dan tatakelola pada skala tertentu yang tidak pernah kita saksikan sejak permulaan era industri. Setelah melihat definisi lembaga-lembaga non pemerintah, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah pemerintahan menggambarkan tentang e-Government : Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government yaitu :

“E-Government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means”. (dalam Indrajit, 2002: 3)

E-Government adalah membawa pemerintahan kedalam dunia internet, dan bekerja pada waktu internet.

E-Government menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat adalah merujuk pada penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah online melalui internet atau sarana digital lainnya.

Sementara, Nevada, salah satu negara bagian dari Amerika Serikat mendefinisikan E-Government sebagai :

  1. online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with comvenient access,
  2. government operations for internal constituencies that simplify the operational demand of government for both agencies and employees. (dalam Indrajit, 2002: 3)
  1. Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintahan.
  2. Operasi-operasi pemerintah untuk para pemilih internal yang mempermudah tumtutan operasional pemerintah terhadap wakil-wakil dan pegawainya.

Menurut Clay G. Wescott e-Government adalah pengunaan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) untuk memajukan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran biaya, mempermudah pelayanan yang lebih tepat, memungkinkan akses umum yang lebih besar kepada informasi, dan membuat pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab kepada waraga negara. Zweers dan Planque mendefinisikan e-Government sebagai berikut :

Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan lebih untuk partisipasi pada semua kalangan (dalam Indrajit, 2002 :3)

atau secara lebih sederhana, e-Government merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat kapan dan di manapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Teknologi Informasi

Secara lebih sederhana, e-Government merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat kapan dan di manapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu telah terjadi perubahan pada manajemen pemerintahan, dimana budaya konvensional ditinggalkan dan adanya pemanfaatan teknologi sistem informasi (e-Government) digunakan dalam pemerintahan.

Ruang Lingkup E-Government

Konsep pengembangan e-Government disetiap lembaga sangat ditentukan oleh:

  1. Tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga
  2. Jenis informasi sumberdaya
  3. Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga.

Hal ini menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan rencanan induk e-Government disetiap lembaga. Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prioritas pengembangan E-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizen (G2C) dan Government to employees (G2E). Konsep e-Government juga menyangkut Business to Business, Business to Customer, dan Customer to Business.

Konsep-e-goverment

Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe ini adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkaau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :

  1. Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan.
  2. Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno- Hatta daan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara.

Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis Dallam menjalankan roda perusahaanya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Government to Government

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini telah dikenal luas antara lain :

  1. Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
  2. Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkkan uangnya.
  3. Pengembangan suatu sistem basis data intelejen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal).
  4. Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional dan sebagainya.

Government to Employes

Aplikasi e-Government juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

  1. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan aadanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan
  2. promosi seluruh karyawan pemerintahan.
  3. Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya.
  4. Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lemabga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dll).
  5. Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun, dll.

Facebook Comments

4 Comments

  1. Maaf.. mau nanya.. ini bukunya ada di gramedia atau toko buku gitu ga ya? Saya butuh untuk tugas akhir saya.. trimakasih infonya

    1. Silakan ke Penerbit dan Percetakan ANDI di Yogyakarta...apabila stok bukunya sudah habis maka bisa diminta untuk cetak ulang....kalo di Gramedia di Coba Cari aja dulu...
      Terima Kasih.

  2. Punten pak di satu buku ini penjelasan e-goverment cuma ada satu bab doang ya pak, soalnya sudh nyari yang full bab penjelasan egoverment ga ada pak.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Franz East 2009 - 2016. | Powered by Coffee + Cigarete & Site Hosted By IDwebhost.